HDS: Sejatinya Jabatan Itu Adalah Amanah Yang Harus Di Jaga.
MURATARA-MPO,- Pelanlantikan dan pengambilan sumpah jabatan, pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang di pimpin oleh Bupati H Devi Suhartoni (HDS) berlangsung sukses.
Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Bupati Kabupaten Muratara, Kamis 14 Oktober 2021, yang di hadiri oleh Bupati Kabupaten Muratara H Devi Suhartoni (HDS), Wakil Bupati H Innayatullah, Ketua TP-PKK Rita Suryani, Sekda Alwi Roham, Kepala BKP-SDM Ralin Jufri, unsur Forkopimda, serta beberapa undangan lainnya.
Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut, sebanyak 240 orang yang terdiri dari 32 Pejabat Administrator, 101 Pengawas dan 127 orang Pejabat Fungsional.
Bupati Kabupaten Muratara, H Devi Suhartoni mengatakan, mutasi, rotasi dan promosi pegawai dalam perspektif manajemen ASN adalah sesuatu yang biasa dan lumrah serta merupakan kebutuhan sebagai bentuk penyegaran organisasi demi terciptanya pemerintah daerah yang progresif, lincah dan tangguh.
“Di masa sekarang, Pemda harus mampu mengkonsolidasikan diri dan menjadi motor penggerak untuk mewujudkan kabupaten Muratara ini lebih maju lagi kedepannya, baik ekonomi, pendidikan dan lainnya,”ungkap ia.
Lanjut orang nomer satu di Bumi Baselang Sarundingan, ada beberapa hal fundamental yang harus dijadikan perhatian oleh para ASN yang akan mengemban jabatan baru yaitu pertama harus menghadirkan hati bahwa sejatinya jabatan adalah amanah yang harus di jaga dengan penuh tanggung jawab.
Bupati meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik bisa menciptakan inovasi baru dengan ide dan gagasan kreatif di lingkungannya masing-masing sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan dan pembangunan.
“Jabatan ini harus jadi berkah bukan menjadi musibah. Untuk itu, syukuri dan jadikan jabatan sebagai jalan ibadah kita untuk memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Saya minta yang menempati jabatan baru tetap jaga integritas di setiap penugasan dan jangan korupsi,” ujarnya.
Dikatakan yang biasa di sapa HDS, hal kedua yang harus dipahami selanjutnya adalah, harus mengetahui indikator dan target kinerja utama yang harus dicapai dari masing-masing jabatan. Agar target tersebut bisa tercapai, kata Bupati, harus bisa merumuskan strategi dan langkah konkrit untuk mencapainya bahkan harus melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.
“Ketika ada program kegiatan apa saja indikator dan target yang harus dicapai sehingga seluruh potensi dan pikiran kita akan fokus pada pencapaian target,” ucap Bupati.
Sambung suami Hj Rita Suryani (Anggota DPRD Prov Sumsel), prinsip-prinsip dasar sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus senantiasa diterapkan secara serius di semua jenjang pemerintahan oleh para ASN mulai dari perencanaan, pengukuran, evaluasi, peloporan sampai dengan pencapaian kinerja.
“Jadi bagaiman manajemen kinerja ini harus betul-betul kita pahami siklus dan tahapannya agar bisa kita jalankan dengan baik,” pungkasnya.”(MPO-01)
Komentar