Hadi Subeno: Temuan BPK Merupakan Tamparan Keras, Bagi Pemkab Muratara
MURATARA- MPO,- Menanggapi pemberitaan beberapa hari terakhir, terkait dugaan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) salah satu di Badan Keuangan Daerah (BKD).
Komisi II DPRD Kabupaten Muratara panggil pihak eksekutif yang diwakili oleh beberapa kepala Dinas. Hal tersebut di katakan Hadi Subeno Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Muratara.
“Menyikapi adanya pemberitaan temuan BPK beberapa waktu yang lalu merupakan tamparan keras untuk kita semua, karena kacaunya sistem administrasi di beberapa SKPD. Padahal sistem ini adalah hal utama yang harus di miliki setiap SKPD,”katanya.
Lanjut ia menjelaskan, peserta rapat terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi II, eksekutif yang diwakili oleh beberapa kepala Dinas.
“Kita akan meminta para kepala badan serta kepala dinas untuk segera melakukan perbaikan baik disisi administrasi maupun laporannya, kami akan memberikan tindakan tegas apabilah dalam waktu yang telah di tentukan oleh BPK, belum juga ada pembenahan,”tegasnya.
Sambung Hadi, 60 hari limit waktu yang telah di beritahukan oleh BPK terhadap salah satu OPD yakni BPKAD, temuan terindikasi beberapa penerimah hibah tidak melengkapi persyaratan administrasi seperti Badan Hukum, yang mengakibatkan kebocoran anggaran daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muratara tahun 2019.
“Jika dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dan tidak juga diperbaiki. Kami akan merekomendasikan kepada BUPATI Kabupaten Muratara untuk memberi sanksi tegas kepada SKPD tersebut,”pungkasnya(MPO/Hanafi)
Komentar